Sultan Al-Farisi Soroti Ancaman Kakistokrasi dalam Demokrasi Elektoral pada Seminar Lintas Komisariat IMM

 

Dokuemntasi: Internal

Penulis: Fariz Zakariya Fauzan (Ketua Bidang RPK PK IMM Uhuludin dan Filsafat)

IMMUINSA —Kolaborasi tiga komisariat, yakni PK IMM KUF, PK IMM Allende, dan PK IMM dr. Soetomo, menyelenggarakan "Seminar Mental Health di Era Kakistokrasi" pada Sabtu (14/11/2026) di SD Muhammadiyah 4 Surabaya. Acara ini merespons fenomena tekanan psikologis generasi muda yang lahir dari carut-marutnya realitas sosial-politik serta sistem kepemimpinan struktural yang minim kompetensi.  

Hadir sebagai salah satu pemateri utama, Immawan Sultan Al-Farisi S.Ip. dari LBH PDM Mojokerto membedah secara kritis ancaman kakistokrasi, yakni sebuah sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh kelompok yang tidak kompeten.  

Dalam paparannya, Sultan menyoroti bahwa kebobrokan tata kelola negara saat ini sangat erat kaitannya dengan bahaya populisme dalam iklim politik elektoral.

“Politik pemilihan elektoral berakhir dalam kehancuran ketika yang dibangun adalah orang-orang yang hanya sekadar populer, yang sekadar followernya banyak, namun inkompetensi, mengabaikan esensi kemampuan dan meminggirkan rekam jejak yang jelas,” tegas Sultan.

Kondisi inkompetensi tersebut, lanjutnya, mengakibatkan posisi-posisi penting di ranah pemerintahan tidak diisi secara profesional maupun proporsional. Praktik bernegara di era kakistokrasi ini sangat kental dengan pola rekrutmen kekuasaan yang mendewakan loyalitas.

“Loyalis-loyalis tokoh yang memenangkan pertarungan kompetisi pemilihan itu kemudian mendapatkan porsi lebih besar dari yang seharusnya normatif. Sementara masyarakat umum ada syarat-syarat CASN yang ketat, hal itu tidak menyentuh pola-pola rekrutmen yang dilakukan oleh pemenang pemilihan umum tadi, sehingga menyuburkan nepotisme,” urainya.  

Sultan juga menarasikan bagaimana sistem ini melahirkan krisis ganda, yakni krisis kompetensi teknis dan kemerosotan moralitas. Pemimpin kehilangan kemampuan substansial untuk memecahkan permasalahan publik, sementara di saat yang bersamaan mereka dengan sengaja mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.  

“Para pemegang kekuasaan cenderung mengabaikan hukum. Kita bisa lihat produk-produk hukum yang cacat secara moral sejak awal. Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kakak, Mahkamah Adik, Mahkamah Agung disesuaikan dengan seenaknya oleh elit kekuasaan kita,” kritiknya tajam. 

Imbas dari keabaian tersebut, kebijakan publik yang dihasilkan seringkali eksploitatif, seperti perampasan ruang hidup masyarakat yang merugikan lingkungan dan hak asasi manusia demi proyek-proyek oligarki.  

Menutup sesi diskusinya, Sultan melontarkan gugatan reflektif kepada seluruh kader IMM yang hadir. Ia mempertanyakan apakah sistem meritokrasi yang menjunjung keahlian benar-benar bisa diharapkan berjalan, ataukah bangsa ini sejatinya sudah terperosok ke dalam cengkeraman kakistokrasi.

Melalui forum ini, kader mahasiswa dituntut untuk terus merawat kewarasan berpikir dan kesadaran kritis sebagai bentuk perlawanan di tengah dinamika kekuasaan yang menekan ketahanan mental

Editor: Iskandar Dzulkarnain